BAB 6
LEMBAGA JASA KEUANGAN
A. OTORITAS JASA KEUANGAN
a. Pengertian OJK
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
adalah lembaga Negara yang dibentuk
berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi
menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap
keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan,
pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti Asuransi, Dana Pensiun,
Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.
Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah
lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang
mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan,
pemeriksaan, dan penyidikan. OJK didirikan untuk menggantikan peran
Bapepam-LK.
Dengan adanya OJK fungsi pengawasan lembaga keuangan bank
ataupun bukan bank akan diambil alih oleh OJK. Sementara Bank Indonesia
5
peranannya hanya sebagai bank sentral yang peranannya sebagai regulator
kebijakan moneter.
b. Latar Belakang Terbentuknya OJK
Pembentukan OJK dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan untuk
melakukan penataa
6
4. Perlindungan Konsumen
Permasalahan di industri jasa keuangan yang semakin beragam, antara
lain meningkatnya pelanggaran di bidang jasa keuangan dan belum optimalnya
perlindungan konsumen jasa keuangan, mendorong diperlukannya fungsi
edukasi, perlindungan konsumen, dan pembelaan hukum.
Dari hal-hal tersebut perlu dibentuk suatu lembaga yang dapat mengatur
dan mengawasi semua lembaga jasa keuangan secara terintegrasi, yaitu OJK
c. Tujuan dibentuknya OJK
Salah satu karakteristik khusus yang dimiliki OJK serta menjaeli nilai
tambah keberadaan OJK sebagaimana diamanatkan dalam UU OJK adalah
kewenangannya di bidang edukasi dan perlindungan konsumen. Kewenangan
ini tercermin dalam amanat Pasal 4 UU OJK, yang menyebutkan bahwa
pembentukan OJK dilakukan dengan tujuan agar :
1. Keseluruhan kegiatan dalam sistem jasa keuangan terselenggara secara
teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
2. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan
dan stabil; dan
3. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.
Dengan pembentukan OJK, maka lembaga ini diharapkan dapat
mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara menyeluruh sehingga
meningkatkan daya saing perekonomian. Selain itu, OJK harus mampu
menjaga kepentingan nasional. Antara lain meliputi sumber daya manusia,
pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan dengan
tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi. OJK dibentuk dan
dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi
independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan
kewajaran (fairness).
7
Gambar: Kantor OJK
d. Peran OJK
Peran Otoritas jasa keuangan yaitu
1. Menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang
terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan.
2. Melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan
jasa keuangan di sektor perbankan.
e. Fungsi, Tugas, dan wewenang OJK
Fungsi dan tugas OJK adalah menyelenggarakan sistem pengaturan
dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan dalam
sektor jasa keuangan. OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari
campur tangan pihak lain. OJK melaksanakan tugas pengaturan dan
pengawasan terhadap:
1. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan;
2. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal; dan
3. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga
pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.
8
Sementara berdasarkan pasal 6 dari UU No 21 Tahun 2011, tugas
utama dari OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap:
a. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal;
c. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga
Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.
Adapun wewenang yang dimiliki OJK adalah sebagai berikut:
1. Melakukan pengawasan dan perlindungan konsumen sektor perbankan,
pasar modal, dan Jndustri Keuangan Non Bank (IKNB);
2. Memberikan dan atau mencabut izin usaha; pengesahan;persetujuan atau
penetapan pembubaran;
3. Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan
menunjuk pengelola statuter; dan
4. Menetapkan sanksi administratif.
Terkait Edukasi dan Perlindungan Konsumen, OJK memiliki
kewenangan untuk melakukan:
1. Edukasi kepada masyarakat dalam rangka pencegahan kerugian
konsumen dan masyarakat;
2. Pelayanan pengaduan konsumen; dan
3. Pembelaan hukum untuk kepentingan perlindungan konsumen dan
masyarakat.
f. Visi dan Misi OJK
Visi OJK adalah menjadi lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang
tepercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu
mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang
berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum.
Misi OJK adalah:
1. Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan dalam sektor jasa keuangan
9
secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
2. Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan
stabil; dan
3. Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.
g. Struktur organisasi OJK
Struktur organisasi OJK terdiri atas:
1. Dewan Komisioner OJK; dan
2. Pelaksana kegiatan operasional.
Struktur Dewan Komisioner terdiri atas:
1. Ketua merangkap anggota;
2. Wakil Ketua sebagai Ketua Komite Etik merangkap anggota;
3. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap anggota;
4. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap anggota;
5. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga
Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap anggota;
6. Ketua Dewan Audit merangkap anggota;
7. Anggota yang membidangi Edukasi dan Perlindungan Konsumen;
8. Anggota ex-officio dari Bank Indonesia yang merupakan anggota Dewan
Gubernur Bank Indonesia; dan
9. Anggota ex-officio dari Kementerian Keuangan yang merupakan pejabat
setingkat eselon I Kementerian Keuangan.
Keberadaan Ex-officio diperlukan dalam rangka koordinasi, kerja sama, dan
harmonisasi kebijakan di bidang fiskal, moneter, dan sektor jasa keuangan.
Pelaksana kegiatan operasional terdiri atas:
1. Ketua Dewan Komisioner memimpin bidang Manajemen Strategis I;
2. Wakil Ketua Dewan Komisioner memimpin bidang Manajemen Strategis
II;
3. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan memimpin bidang Pengawasan
Sektor Perbankan;
10
4. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal memimpin bidang Pengawasan
Sektor Pasar Modal;
5. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga
Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya memimpin bidang
Pengawasan Sektor IKNB; Ketua Dewan Audit memimpin bidang Audit
Internal dan Manajemen Risiko; dan
6. Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen
memimpin bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen.
h. Hubungan kelembagaan
Dalam melaksanakan tugasnya, OJK berkoordinasi dengan Bank Indonesia
dalam membuat peraturan pengawasan di bidang Perbankan antara lain:
1. kewajiban pemenuhan modal minimum bank;
2. sistem informasi perbankan yang terpadu;
3. kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan dana valuta asing, dan
pinjaman komersial luar negeri;
4. produk perbankan, transaksi derivatif, kegiatan usaha bank lainnya;
5. penentuan institusi bank yang masuk kategori systemically important bank; dan
6. data lain yang dikecualikan dari ketentuan tentang kerahasiaan informasi.
Dalam hal Bank Indonesia untuk melaksanakan fungsi, tugas, dan
wewenangnya memerlukan pemeriksaan khusus terhadap bank tertentu, Bank
Indonesia dapat melakukan pemeriksaan langsung terhadap bank tersebut dengan
menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada OJK.
Dalam melakukan kegiatan pemeriksaan, Bank Indonesia tidak dapat
memberikan penilaian terhadap tingkat kesehatan bank. Laporan hasil
pemeriksaan bank disampaikan kepada OJK paling lama 1 (satu) bulan sejak
diterbitkannya laporan hasil pemeriksaan.
OJK menginformasikan kepada Lembaga Penjamin Simpanan mengenai
bank bermasalah yang sedang dalam upaya penyehatan oleh OJK sebagaimana
dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
Dalam hal OJK mengindikasikan bank tertentu mengalami kesulitan
likuiditas dan/atau kondisi kesehatan semakin memburuk, OJK segera
menginformasikan ke Bank Indonesia untuk melakukan langkah-langkah sesuai
dengan kewenangan Bank Indonesia.
11
Lembaga Penjamin Simpanan dapat melakukan pemeriksaan terhadap
bank yang terkait dengan fungsi, tugas dan wewenangnya, serta berkoordinasi
terlebih dahulu dengan OJK.
OJK, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan wajib membangun
dan memelihara sarana pertukaran informasi secara terintegrasi.
i. Perlindungan konsumen dan masyarakat
Untuk perlindungan Konsumen dan masyarakat, OJK berwenang
melakukan tindakan pencegahan kerugian Konsumen dan masyarakat, yang
meliputi:
a. memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik
sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya;
b. meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya
apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan
c. tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
OJK melakukan pelayanan pengaduan Konsumen yang meliputi:
a. menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan
Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan;
b. membuat mekanisme pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku
di Lembaga Jasa Keuangan; dan
c. memfasilitasi penyelesaian pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh
pelaku di Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundangundangan di sektor jasa keuangan.
Untuk perlindungan Konsumen dan masyarakat, OJK berwenang
melakukan pembelaan hukum, yang meliputi:
a. memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada Lembaga
Jasa Keuangan untuk menyelesaikanpengaduan Konsumen yang
dirugikan Lembaga Jasa Keuangan dimaksud;
b. mengajukan gugatan:
1. untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang
dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang berada
12
di bawah penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud
maupun di bawah penguasaan pihak lain dengan itikad tidak baik;
dan/atau
2. untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan
kerugian pada Konsumen dan/atau Lembaga Jasa Keuangan sebagai
akibatdari pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di
sektor jasa keuangan.
j. Soal Latihan
Cari dan temukan kegiatan edukasi yang dilaksanakan aleh OJK, misalnya
dalam bentuk semi nar, sasialisasi, pameran, iklan layanan masyarakat, atau
talkshaw.
B. LEMBAGA JASA KEUANGAN
Lembaga Jasa Keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di
sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga
Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
1. PERBANKAN
Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank,
mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam
melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan syariah
sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perbankan dan
undang-undang mengenai perbankan syariah.
a. Pengertian Bank
Bank adalah sebuah tempat di mana uang disimpan dan
dipinjamkan. Menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor
10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang
dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari
masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada
13
masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam
rangka meningkatkan taraf hidur rakyat banyak.
Berdasarkan pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa usaha
perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana,menyalurkan
dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Kegiatan menghimpun dan
menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank sedangkan memberikan
jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung. Kegiatan menghimpun dana,
berupa mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro,
tabungan, dan deposito. Biasanya sambil diberikan balas jasa yang menarik
seperti, bunga dan hadiah sebagai rangsangan bagi masyarakat. Kegiatan
menyalurkan dana, berupa pemberian pinjaman kepada masyarakat.
Sedangkan jasa-jasa perbankan lainnya diberikan untuk mendukung
kelancaran kegiatan utama tersebut.
b. Fungsi bank
Bank dalam beroperasi di masyarakat, memiliki fungsi utama yaitu
fungsi intermediasi. Seperti yang telah dijelaskan pada pengertiannya, bank
menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki surplus dana dan
menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang memerlukan dana
(defisit dana). Dengan demikian, bank mempermudah masyarakat untuk
membuat dana yang ada di masyarakat bisa menjadi lebih produktif.
Mekanisme intermediasi bank dapat dilihat pada Peraga 6.2
14
Fungsi Menghimpun Dana Masyarakat, Bank bertugas mengamankan
uang tabungan, deposito berjangka, giro, sertifikat deposito atau bentuk lain
yang dipersamakan dengan itu.
Fungsi Menyalurkan Dana dan Memberi Kredit kepada Masyarakat,
Bank memberikan kredit bagi masyarakat yang membutuhkan terutama
terutama untuk usaha-usaha produktif.
Selain fungsi tersebut, Bank juga menjalankan fungsi yang lebih spesifik
sebagai fungsi turunan sebagai berikut :
1. Agent of Trust. Sebagai Agent of Trust kegiatan dan usaha bank
berlandaskan kepercayaan, baik dalam hal menghimpun dana maupun
penyaluran dana. Masyarakat akan mau menyimpan dana dananya di
bank apabila dilandasi kepercayaan. Kepercayaan ini penting dibangun
karena dalam keadaan ini semua pihak ingin merasa diuntungkan untuk
baik dari segi penyimpangan dana, penampung dana maupun penerima
penyaluran dana tersebut.
2. Agent of Development. Sebagai Agent of Development usaha dan
kegiatan bank memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi.
Kegiatan dan usaha bank tersebut memungkinkan masyarakat
melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi, serta kegiatan
konsumsi barang dan jasa, yang tidak dapat dilepaskan dari adanya
penggunaan uang.
3. Agent of Service. Sebagai Agent of Service kegiatan dan usaha bank
memberikan penawaran jasa-jasa perbankan yang lain kepada
masyarakat seperti jasa pengiriman uang, jasa penitipan barang
berharga, dll.
c. Jenis bank
Bank dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis, menurut dua
kriteria, yaitu berdasarkan kepemilikannya , dan berdasarkan fungsinya
1. Berdasarkan Kepemilikan.
Berdasarkan kepemilikan, bank dibagi menjadi bank BUMN, bank
Pemerintah Daerah, Bank Swasta Nasional, dan Bank Asing.
15
a) Bank Badan Usaha Milik Negara (Bank BUMN). Pada bank BUMN seluruh
atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pemerintah. Oleh karena itu,
bank-bank ini sering disebut dengan bank pemerintah. Bank BUMN saat
ini berjumlah empat bank, yaitu Bank Negara Indonesia (PT.BNI 46
Persero ), Bank Rakyat Indonesia (PT BRI Persero), Bank Tabungan
Nasional (PT BTN Persero), dan Bank Mandiri (PT Bank Mandiri Persero).
b) Bank Pemerintah Daerah. Bank pemerintah daerah adalah bank-bank
yang dimiliki oleh pemerintah daerah, berupa Bank-Bank Pembangunan
Daerah seperti Bank Jabar dan Bank Jatim. Bank DKI dan sebagainya.
Saat ini, Bank Pembangunan Daerah beroperasi di masing-masing
provinsi.
c) Bank Swasta Nasional. Bank swasta nasional adalah bank dimana
berbadan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya
dimiliki oleh warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia.
Contohnya adalah Bank Central Asia (BCA) dan Bank Muamalat
Indonesia (BMI).
d) Bank Asing. Bank asing di Indonesia merupakan kantor cabang dari suatu
bank di luar Indonesia. Bank asing saat ini hanya diperkenankan
beroperasi di Jakarta dan membuka kantor cabang pembantu di
beberapa ibukota provinsi selain Jakarta yaitu, Semarang, Surabaya,
Bandung, Denpasar, Ujung Pandang, dan Batam. Jumlah bank asing yang
beroperasi di Indonesia saat ini berjumlah 10 bank, antara lain Citibank,
American Express Bank, ABN-Amro Bank, dan Bangkok Bank.
2. Berdasarkan Fungsi.
Bank berdasarkan fungsinya dibagi menjadi empat macam yaitu:
a) Bank Sentral
Bank sentral di suatu negara, pada umumnya adalah sebuah instansi
yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter di wilayah negara tersebut.
Bank Sentral berusaha untuk menjaga stabilitas nilai mata uang, stabilitas
sektor perbankan, dan sistem finansial secara keseluruhan. Di Indonesia,
otoritas ini dipegang oleh Bank
16
Menurut UU No. 3 Tahun 2004, bank sentral adalah lembaga negara
yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah
dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter,
mengatur dan mengawasi perbankan serta menjalankan fungsi sebagai
lender of the last resort. Bank sentral yang dimaksud adalah Bank Indonesia,
yaitu lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan
wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak lain,
kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang.
Gambar 5.3
b) Bank Umum
Bank umum adalah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha
secara konvensional dan atau syariah, yang dalam kegiatannya memberikan
jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jasa lalu lintas ini misalnya, jasa
penagihan surat berharga pihak ketiga, jasa penitipan, dan lainlain. Bank
umum juga sering disebut sebagai bank komersial karena bertujuan
komersial yaitu mencari laba. Laba diperoleh dari selisih pendapatan dan
biaya operasional perusahaan bank. Pendapatan diperoleh dari jasa kredit
atau jasa-jasa pelayanan lainnya, sedangkan biaya operasional adalah biaya
yang dikeluarkan oleh bank berupa pembayaran bunga tabungan,
pembayaran biaya tenaga kerja dan biaya-biaya lainnya. Adapun bank
umum mempunyai peranan dan fungsi sebagai penghimpun dana dan
penyalur dana dari masyarakat kepada masyarakat.
Gambar gedung Bank DKI tampak papan nama serta nasabah keluar
masuk gedung
Keterangan Gambar :
17
Bank umum adalah lembaga keuangan yang menawarkan berbagai
layanan produk dan jasa kepada masyarakat dengan fungsi seperti
menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam berbagai bentuk,
memberi kredit pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan, jual beli
valuta asing / valas, menjual jasa asuransi, jasa giro, jasa cek, menerima
penitipan barang berharga, dan lain sebagainya.
Usaha-usaha bank umum yang utama antara lain:
1) menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito,
sertifikat deposito, tabungan;
2) memberikan kredit;
3) menerbitkan surat pengakuan hutang;
4) memindahkan uang;
5) menempatkan dana pada atau meminjamkan dana dari bank lain;
6) menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga;
7) menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
Bank umum di Indonesia dilihat dari kepemilikannya terdiri atas:
a. Bank pemerintah, seperti BRI, BNI, BTN.
b. Bank Pembangunan Daerah (BPD), seperti BPD DKI Jakarta.
c. Bank Swasta Nasional Devisa, seperti BCA, NISP, Bank Danamon.
d. Bank Swasta Nasional Bukan Devisa.
e. Bank Campuran, contoh Sumitomo Niaga Bank.
f. Bank Asing, seperti Bank of America, Bank of Tokyo.
Bank umum ada yang disebut Bank Devisa dan Bank Non Devisa:
o Bank Umum Devisa artinya yang ruang lingkup gerak operasionalnya
sampai ke luar negeri.
o Bank Umum Non Devisa artinya ruang lingkup gerak operasionalnya di
dalam negeri saja
c) Bank Perkreditan Rakyat
Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan
usaha secara konvensional dan atau syariah, yang dalam kegiatannya tidak
memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bentuk hukum BPR dapat
18
berupa bank pemerinjtah daerah, koperasi, perseroan terbatas (PT) dan
bentuk lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Kepemilikan BPR
hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia, badan hukum indonesia
yang seluruh kepemilikannya warga negara Indonesia, pemerintah daerah,
Koperasi yang diatur sesuai dengan UU perkoperasian, perseroan terbatas
yang sahamnya diterbitkan atas nama. Adapun usaha-usaha dari bank
perkreditan meliputi:
1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito
berjangka atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.
2) Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit konsumtif.
3) Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana sesuai dengan
ketentuan Bank Indonesia.
4) Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI),
deposito berjangka, sertifikat deposito dan/atau tabungan pada bank
lain
Gambar 5.4
Usaha yang tidak boleh dilakukan oleh BPR antara lain:
1) Menerima simpanan dalam bentuk giro
2) Melakukan kegiatan jual beli valuta asing
3) Melakukan kegiatan perasuransian
4) Melakukan penyertaan dalam permodalan
Gambar bank perkreditan rakyat dengan papan namanya ditengahtengah ruko
Keterangan gambar:
Salah satu kegiatan bank perkreditan rakyat adalah menyalurkan dana
dalam bentuk kredit konvensional
19
Pembagian bank selain didasarkan Undang-Undang Perbankan dapat
juga dibagi menurut kemampuan bank menciptakan alat pembayaran, yang
meliputi:
1. Bank Primer yaitu bank yang dapat menciptakan alat pembayaran baik
berupa uang kartal maupun uang giral. Bank yang termasuk kelompok ini
adalah:
a. Bank Sentral atau Bank Indonesia sebagai pencipta uang kartal.
Selain itu tugas Bank Sentral diantaranya:
- menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
- mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; dan
- mengatur dan mengawasi bank.
b. Bank Umum sebagai pencipta uang giral (uang yang hanya berlaku
secara khusus dan tidak berlaku secara umum).
2. Bank Sekunder yaitu bank yang tidak dapat menciptakan alat
pembayaran dan hanya berperan sebagai perantara dalam perkreditan
yang tergolong dalam bank ini adalah Bank Perkreditan Rakyat.
d. Prinsip kegiatan usaha bank (konvensional dan syariah)
Bank umum merupakan bank yang melakukan kegiatan usaha secara
konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah.
1) Prinsip kegiatan usaha bank konvensional
Bank umum sering juga disebut bank komersial (commercial bank). Usaha
dan fungsi bank umum meliputi hal-hal berikut.
a) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpan berupa giro,
deposit berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan lainnya.
b) Memberikan kredit dan menerbitkan surat pengakuan utang
c) Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk
kepentinaga dan atas perintah nasabahnya terhadap hal-hal berikut.
o Surat-surat wesel, termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang
masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan
surat-surat dimaksud.
20
o Surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa
berlakunya tidak lebih l;ama dari kebiasaan dalam perdagangan
surat-surat dimaksud.
o Kertasa perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah.
o Sertifikat Bnak Indonesia (SBI) dan obligasi
o Surat dagang berjangka waktu hingga satu tahun.
o Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu hinga satu
tahun.
o Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupaun
kepentingan nasabah.
o Menempatkan dan meminjamkan dana kepada bank lain, baik
dengan menggunakan sarana komunikasi seperti surat maupun
degan wesel, cek, atau saran lainnya.
o Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan
melakukan perhitungan dengan pihak ketiga.
o Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surqat berharga.
o Melakuakn kegitan penitipan untuk kepentingan pihak lain
berdasarkan suatu kontrak.
o Melakuan penempatan dana untuk nasabah lainnya dalam bentuk
surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
o Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan
waki amanat.
o Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain
berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang
ditetapknan oleh Bank Indonesia
Selain kegiatan diatas, Bank umum dapat pula melakukan hal-hal berikut:
1. Kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang
ditetapkan oleh Bank Indonesia,
2. Kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang
keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahan efek,
asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, denaga
memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia,
21
3. Kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat
kegagalan kredit atau klegagaln pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah
, dengan syarata harus menarikl kembali penyertaannya, dengan
memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, dan
4. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun
sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana
pensiun yang berlaku.
2) Prinsip kegiatan usaha Bank Syariah
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun
2008 tentang perbankan Syariah , Bank Syariah adalah bank yang
menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syaiah. Prinsip Syariah
adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa
yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam
penetapan fatwa di bidang Syariah.
Ada dua jenis Bank Syariah, yaitu sebagai berikut.
a) Bank Umum Syariah yaitu Bank Syariah yang dalam kegiatannya
memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
b) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yaitu Bnak Syariah yang dalam kegiatan
tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
Kegiatan usaha Bank Umum Syariah meliputi hal-hal berikut.
o Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan,
atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad
wadi’ah atau akad lain yang tidak betentantangan Prinsip Syariah .
o Menghimpunn dana dalam bentuk investasi berupa deposito ,
tabungan , atau bentuk yang dipersembahkanb dengan itu
berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak
bertentangan dengan Prinsip Syariah.
o Menyalurkan pembiayaan berdasarkan Akad murabahah, Akad salam
, Akad istishna, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan
Prinsip Syariah.
22
o Menyalurkan pembiayaan berdasarkan Akad qardh atau Akad lain
yang tidak bertentengan dengan Prinsip Syariah.
o Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerek atau tidak
bergerak kepada nasabah berdasarkan Akad ijarah dan/ atau sewa
beli dalam bentuk ijarah mentahiya bittamlik atau Akad lain yang
tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
o Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad Hawalah atau
Akad lain yang tidak bertentangan berdasarkan Prinsip Suyariah .
o Melakuakn usaha kartu debit dan/ atau kartu pembayaran
berdasarkan Prinsip Syariah.
o Membeli, menjual, atau menjual atas resiko sendiri surat berharga
pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan
Prinsip Syariah, antara lain, seperti ijarah, musyarakah, mudharabah,
murabahah, kafalah, atau hawalah.
o Membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan
oleh pemerintah dan/ atau Bank Indonesia.
o Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan
melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga
berdasarkan Prinsip Syariah.
o Melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan
suatu akad yang berdasarkan Prinsip Syariah.
o Menyediakan tempat untuk menyimpan uang barang dan surat
berharga berdasarkan Prinsip Syariah.
o Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk
kepentingan nasabah berdasarkan Prinsip Syariah.
o Melakuakan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan Akad Wakalah.
o Memberikan fasilitas letter of credit atau bank garansi berdasarkan
Prinsip Syariah.
o Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan
dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip
Syariah dan sesuai dengan ketentuan perundang undanganundangan yang berlaku
23
Selain Bank Umum Syariah, kita juga mengenal unit usaha Syariah
(UUS). Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit dari karya kantor pusat bank
umum konvensiopnal yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau
unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah,atau
unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar
negeri yang melaksanakan kegiatan usaha, secara konvesional yang
berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabangpembantu Syariah dan/
atau unit syariah. Kegiatan unit Usaha Syariah (UUS) hampir sama dengan
usaha bank umum syariah.
Kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah meliputi :
o Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk
o Simpanan berupa Tabungan atau yang dipersamakan dengan itu
berdasarkan Akad Wadi’ah atau Akad lain yang tidak bertentangan
dengan prinsip Syariah
o Investasi berupa Deposito atau Tabungan atau bentuk lainnya yang
dipersamakan dengan itu berdasarkan dengan Akad Mudharabah atau
Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip syariah.
o Menyalurkan dana kepada Masyarakat dalam bentuk
o Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad Mudharabah atau Musyarakah
o Pembiayaan berdasarkan Akad Murabahah, salam atau istishna
o Pembiayaan berdasarkan Akad Qardh
o Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada
Nasabah berdasarkan Akad ijirah atau sewa beli dalam bentuk ijirah
muntahiya bittamlik
o Pengambilalihan utang berdasarkan akad hawalah
o Menetapkan dana pada bank Syariah lain dalam bentuk titipan
berdasarkan Akad wadi’ah atau investasi berdasarkan akad mudharabah
dan/atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip syariah
o Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk
kepentingan Nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
yang ada di Bank Umum syariah, Bank Umum Konvensional dan Uus
24
o Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah
lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan persetujuan BI.
Hal-hal yang dilarang untuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha
syariah adalah sebagai berikut :
o Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip Syariah
o Melakukan kegiatan jual-beli saham secara langsung dipasar modal
o Melakukan penyertaan modal kecuali pada Bank Umum Syariah atau
lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip
syariah dan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat
kegagalan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus
menarik kembali penyertaannya
o Melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebgaia agen
pemasaran produk asuransi syaraih.
Hal-hal yang dilarang untuk Bank Pembiayaan rakyat syariah adalah
sebagia berikut :
o Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan denga prinsip syariah.
o Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas
pembayaran.
o Melkuakn kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen
pemasaran produk asuransi syariah
o Melkukan kegiatan usaha valuta asing, kecuali penukaran uang asing
dengan izin Bank Indonesia
e. Produk dan jasa Perbankan
1) Produk Bank
Produk bank umum dapat digolongkan menjadi 2 yaitu:
1. Kredit pasif yaitu aliran dana dari masyarakat yang masuk ke bank dalam
bentuk simpanan yang berupa:
1. Tabungan yaitu simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan
menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik
dengan cek atau alat yang dipersamakan dengan itu.
25
2. Giro yaitu simpanan yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran
dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan
cek, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara
pemindahbukuan.
3. Deposito berjangka yaitu simpanan yang penarikannya hanya dapat
dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara
penyimpanan dengan bank yang bersangkutan.
4. Sertifikat deposito yaitu deposito berjangka yang bukti simpanannya
dapat diperdagangkan.
5. Surat berharga yaitu surat pengakuan utang, wesel, saham, obligasi
yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang.
2. Kredit aktif yaitu kredit yang diberikan kepada masyarakat untuk berbagai
tujuan. Kredit ini akan mendatangkan penghasilan bagi bank, seperti :
1. Kredit rekening koran (R/K), artinya kredit yang diberikan sesuai
dengan kebutuhannya dengan jaminan surat-surat berharga, barang
dalam gudang atau barang bergerak.
2. Kredit Reimburs (Letter of Credit), artinya kredit yang diberikan
dengan cara mambayar harga pembelian suatu barang setelah
nasabah memperlihatkan bukti-bukti pengiriman barang
antarnegara.
3. Kredit aksep, artinya kredit yang diberikan dengan
cara menandatangani wesel yang ditarik oleh nasabah dan dijual ke
bank.
4. Kredit dokumenter, artinya kredit yang diberikan atas jaminan
dokumen yang diserahkan ke bank.
5. Kredit dengan jaminan surat-surat berharga, artinya kredit yang
diberikan kepada nasabah untuk membeli surat-surat berharga.
2) Jasa-jasa Perbankan
Selain Produk Perbankan, Bank dalam usahanya juga memberikan jasa-jasa
kepada masyarakat yang dapat menghasilkan, di antaranya :
26
1. Menjual dan membeli valuta asing.
2. Menyediakan jasa untuk menyimpan barang atau surat berharga milik
nasabah dengan menerima surat imbalan berupa uang sewa.
3. Melakukan pengiriman uang dari nasabah atau masyarakat, baik
antardaerah maupun antarnegara.
4. Memberikan jaminan pada nasabah.
5. Menjamin dana bagi perusahaan yang menjual sahamnya (efek) kepada
masyarakat, walaupun saham tersebut belum terjual di bursa efek.
6. Mengeluarkan kartu kredit.
7. Menyediakan cek perjalanan agar nasabah tidak membawa uang tunai.
8. Melaksanakan penagihan piutang (inkaso) untuk nasabahnya.
9. Memberikan kemudahan kepada nasabah dalam mendapatkan uang tunai
dengan menyediakan ATM (Anjungan Tunai Mandiri/ Automatic Teller
Machine).
Peraga 5.2. Contoh ATM bank Mandiri.
f. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah suatu lembaga
independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah perbankan di
Indonesia. Badan ini dibentuk berdasarkan Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 24 tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang ditetapkan
pada 22 September 2004. Undang-undang ini mulai berlaku efektif 12 bulan
sejak diundangkan sehingga pendirian dan operasional LPS dimulai pada 22
September 2005.
27
Setiap Bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Negara
Republik Indonesia wajib menjadi peserta Penjaminan, tidak termasuk
Badan Kredit Desa.
LPS menjamin Simpanan nasabah bank yang berbentuk giro,
deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang
dipersamakan dengan itu.
Fungsi LPS
LPS berfungsi menjamin simpanan nasabah bank dan turut aktif
dalam menjaga stabilitas sistem perbankan sesuai kewenangannya.
Tujuan kebijakan publik penjaminan LPS tersebut adalah untuk
melindungi simpanan nasabah kecil karena berdasarkan data distribusi
simpanan per 31 Desember 2006, rekening bersaldo sama atau kurang dari
Rp 100 juta mencakup lebih dari 98% rekening simpanan.
Sejak terjadi krisis global pada tahun 2008, Pemerintah kemudian
mengeluarkan Perpu No. 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang
mengubah nilai simpanan yang dijamin oleh LPS menjadi Rp2.000.000.000
(dua miliar rupiah). Perpu ini dapat disesuaikan kembali, apabila krisis global
meluas atau mereda.
Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
28
a. Menjamin simpanan nasabah penyimpan.
b. Turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan
kewenangannnya.
Tugas Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan
simpanan.
b. Melaksanakan penjaminan simpanan.
c. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif
memelihara stabilitas sistem perbankan.
d. Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian
Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik.
e. Melaksanakan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik.
Wewenang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
a. Menetapkan dan memungut premi penjaminan.
b. Menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali
menjadi peserta.
c. Melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS.
d. Mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan
keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak
melanggar kerahasiaan bank.
e. Melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan/atau konfirmasi atas data tersebut
pada angka 4.
f. Menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim.
g. Menunjuk, menguasakan, dan/atau menugaskan pihak lain untuk
bertindak bagi kepentingan dan/atau atas nama LPS, guna melaksanakan
sebagian tugas tertentu.
h. Melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang
penjaminan simpanan.
i. Menjatuhkan sanksi administratif.
29
2. PASAR MODAL
Tempat jual beli surat-surat berharga
1. Saham : surat berharga dimana pemiliknya merupakan pemilik
perusahaan
2. Obligasi : surat berharga yang merupakan instrumen utama perusahaan.
Pemiliknya bukan merupakan pemilik perusahaan
Keuntungan pasar modal :
1. Menyediakan sumber pembiayaan jangka panjang untuk dunia usaha.
2. Sarana untuk mengalokasikan sumber dana secara optimal bagi investor.
3. Memungkinkan adanya upaya diversifikasi.
Kelemahan pasar modal :
1. Mekanisme pasar modal yang cukup rumit menyulitkan pihak-pihak
tertentu yang akan terlibat di dalamnya.
2. Saham pasar modal bersifat spekulatif sehingga dapat merugikan pihak
tertentu.
3. Jika kurs tidak stabil, maka harga saham ikut terpengaruh.
Manfaat bagi Investor :
- Memperoleh deviden bagi pemegang saham
- Memperoleh capital gain jika ada kenaikan harga saham
- Memperoleh bunga bagi pemegang obligasi
- Mempunyai hak suara dalam RUPS
- Dapat dengan mudah mengganti instrumen investasi
Manfaat bagi Emiten :
- Mendapatkan dana yang lebih besar
- Perusahaan dapat lebih fleksibel dalam mengolah dana
- Memperkecil ketergantungan terhadap bank
- Besar kecilnya deviden tergantung besar kecilnya keuntungan
- Tidak ada kewajiban yang terikat sebagai jaminan
Manfaat bagi Pemerintah :
30
- Membantu pemerintah dalam mendorong perkembangan
pembangunan
- Membantu pemerintah dalam mendorong kegiatan investasi
- Membantu pemerintah dalam menciptakan kesempatan kerja
3. PERASURANSIAN
a. Pengertian asuransi
Perusahaan Asuransi adalah perusahaan yang memberikan jasa-jasa
dalam penanggulangan resiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan
tanggung jawab hukum pada pihak ketiga karena peristiwa ketidakpastian.
o Polis Asuransi : surat kontrak pelaksanaan asuransi yang berupa
kesepakatan kedua belah pihak.
o Premi Asuransi : uang pertanggungan yang dibayar tertanggung kepada
penanggung.
Keuntungan Asuransi :
Bagi Pemilik Asuransi :
o keuntungan dari premi yang dibayar nasabah
o keuntungan dari hasil penyertaan modal ke perusahaan lain
o keuntungan dari hasil bunga investasi surat-surat berharga
Bagi Nasabah :
o memberi rasa aman
o merupakan simpanan yang pada saat jatuh tempo dapat ditarik lagi.
o terhindar dari resiko kerugian.
o memperoleh penghasilan di masa datang.
o memperoleh penggantian akibat kerugian kerusakan atau kehilangan.
o Memperoleh penghasilan yang hilang pada masa produktif karena
meninggal dunia
4. DANA PENSIUN
Perusahaan Dana Pensiun ( TASPEN ) adalah Badan hukum yang mengelola
dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun.
Manfaat Perusahaan Dana Pensiun :
31
o Bagi perekonomian nasional : dana yang dihimpun dari iuran peserta
dapat sebagai modal bagi dunia usaha
o Bagi peserta : dana pensiun akan memberi jaminan pendapatan di hari
tua.
o Manfaat bagi perusahaan :
o Loyalitas
o Kewajiban moral
o Kompetisi pasar tenaga kerja
Manfaat bagi karyawan :
o Rasa aman
o Kompensasi yang lebih baik
5. LEMBAGA PEMBIAYAAN
1. Koperasi Simpan Pinjam :
Menghimpun dana dari masyarakat dan meminjamkan kembali kepada
anggota atau masyarakat.
Modal Koperasi :
1. Simpanan Pokok : dibayar sekali pada awal menjadi anggota.
2. Simpanan Wajib : dibayar selama menjadi anggota dengan jangka
waktu tertentu sesuai keputusan rapat anggota.
3. Simpanan Sukarela : dibayar dalam jangka waktu yang ti
32
2. Perusahaan Anjak Piutang :
Badan Usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk
pembelian atau pengalihan serta pengurusan piutang.
Manfaat bagi klien :
Peningkatan penjualan.
· Kelancaran modal kerja.
· Memudahkan penagihan hutang.
· Efisiensi usaha.
Manfaat bagi factor :
· Fee dari klien.
Manfaat bagi customer :
· Kesempatan untuk membeli secara kredit.
· Pelayanan penjualan yang lebh baik.
3. Perusahaan Modal Ventura :
Modal ventura adalah suatu pembiayaan oleh suatu perusahaan kepada
suatu perusahaan pasangan usahanya yang prinsip pembiayaannya
adalah penyertaan modal. Perusahan yang menerima penyertaan modal
dinamakan Investee Company dan yang melakukan penyertaan modal
dinamakan perusahaan Ventura. Bentuk pembiayaannya tidak semata
penyertaan tapi juga obligasi dan pinjaman yang bersifat khusus dengan
syarat pengembalian dan balas jasa yang lebih lunak.
Keunggulan Modal Ventura :
1. Sumber dana bagi perusahaan baru.
2. Adanya penyertaan manajemen.
3. Keperdulian yang tinggi dari perusahaan modal Ventura.
4. Dengan adanya penyertaan modal,PPU dapat mencari bantuan
modal dalam bentuk lain.
5. MV menaikkan pamor PPU.
6. PPU mendapat mitra baru yang dimiliki perusahaan modal ventura.
7. Mendukung usaha kecil yg berpotensi berkembang dan memperluas
kesempatan kerja.
33
Kelemahan modal ventura :
1. Jangka waktu pembiayaan yang relatif panjang
2. Terlalu selektifnya perusahaan modal ventura dalam mencari
perusahaanpasangan usaha
3. Kontrol manajemen perusahaan pasangan usaha dapat diambil alih
oleh perusahaan modal ventura apabila menunjukan gejala
kegagalan.
Manfaat modal ventura :
a. Keberhasilan Usaha Meningkat
b. Efisiensi dalam Pendistribusian Barang
c. Menigkatkan Bank-abilitas perusahaan
d. Pemanfaatan Dana Perusahaan Menigkat
e. Likuiditas Menigkat
4. Pegadaian :
Suatu usaha yang memberikan pinjaman bagi nasabah dengan jaminan
barang Bergerak.
Tujuan Pegadaian :
1. Mencegah praktik ijon, riba, dan pinjaman tidak wajar
2. Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijakan program
pemerintah di bidang Ekonomi.
5. Perusahaan Sewa Guna / Leasing :
Pembelian secara angsuran, namun sebelum angsurannya selesai
(lunas), hak barang yang diperjualbelikan masih dimiliki oleh penjual.
Namun demikian, begitu kontrak leasing ditandatangani, segala fasilitas
dan kegunaan barang tersebut boleh digunakan oleh pembeli.
Menurut keputusan Mentri keuangan, No. 1169/KMK.01/1991
tertanggal 21November 1991 tentang kegiatan leasing atau sewa guna
usaha, leasing adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan
barang-barang modal baik secara leasing dengan hak opsi maupun
leasing tanpa hak opsi untuk digunakan oleh lessee (pihak yang
34
memperoleh pembiayaan barang modal dari lessor pemberi jasa
pembiayaan) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran
berkala.
Manfaat Leasing :
a. Menghemat modal
b. Diversifikasi sumber-sumber pembiayaan
c. Persyaratan lebih mudah dan fleksibel
d. Biaya lebih murah
EKONOMIKA
Lembaga Keuangan yang Tak Loyal ke Konsumen, Siap-siap Tersisih
Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad menghimbau industri
lembaga keuangan untuk menomorsatukan pelayanan kepada kosumennya.
Muliaman mengatakan, perkembangan industri lembaga keuangan sangat
bergantung pada konsumen. Sebab itu memberi pelayanan kepada konsumen
merupakan suatu keharusan untuk lembaga keuangan.
"Aspek terkait pelindungan konsumen masyarakat, kita memiliki konsumen,
asuransi punya konsumen, dana pensiun juga seperti itu, konsumen itu raja, tentu
saja begitu penting bagi kita kalau kita memperhatikan mereka usaha kita akan
tumbuh berkembang," kata Muliaman di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta,
Jumat (26/7/2013).
35
Dia menambahkan, lembaga keuangan yang tidak loyal kepada konsumen harus
siap untuk ditinggalkan. Hal itu akan membuat lembaga keuangan tersebut tersisih
dan bisa keluar dari pasar.
"Kalau tidak loyal kita akan ditinggalkan konsumen keluar dari pasar. Bagaimana
kita memikirkan kepentingan konsumen. Kalau ada konsumen komplain jangan
berlarut-larut tanpa ada kejelasan. Saya kira praktek seperti ini tidak sejalan lagi
dengan keadaan," ungkap dia.
Menurut dia, pelayanan terhadap konsumen merupaka investasi jangka panjang
dan mempengaruhi keberlangsungan lembaga keuangan tersebut.
Namun, dia menegaskan meski OJK memfokuskan pada pelayanan konsumen,
bukan berarti konsumen yang salah tetap mendapatkan pembelaan.
"OJK akan fokus juga dengan kepentingan, bukan berarti membela konsumen yang
salah, dalam rangka industri tumbuh berkembang, karena loyalitas, kepentingan
konsumen ini merupakan investasi jangka panjang, karena itu sangat
mempengaruhi sutaibilitas. Berangkat dari tujuan tersebut kami coba langkah
strategis, membangun krangka pengawasan lebih baik dan terintegrasi,"
pungkasnya
0 komentar:
Posting Komentar